This study addressed the reforming of an online civic education tutorial at the Indonesia Open University or Universitas Terbuka (UT). Several contemporary literature were reviewed to determine best practices, including social constructivism and a democratic form of teaching. Constructed from the review of literature, the paper proposed a new model of pedagogical approach to the existing practice of the online civic education tutorial. The proposed model for the online civic education tutorial in this study was based on the Community of Inquiry framework from Garrison, Anderson & Archer (2000) that promoted a social constructivist approach, and a democratic form of teaching. The learning of the tutorial in the model was theorized to occur within the community through the interaction of social presence, cognitive presence, and teaching presence. In social and cognitive presence, students would form an online community where they would have collaborative discussions among students and between students and tutors, as well as would be expected to practice critical thinking. Teaching presence would occur when tutors promoted a democratic environment in the class, where they would model civic dispositions throughout their teaching. Tutors would show their respect and tolerance to students while facilitating discussion activities and giving direct instructions. Students would also be expected to be tolerant and respectful when they have discussions with other students and tutors. Through this model, students would be expected to gain civic knowledge, civic skills and civic dispositions, as well as experience with a democratic interaction that mirrors the interactions in a democratic society.
Prof X Ditangkap Nyabu, Mabes Polri: Beliau Seharusnya Jadi Teladan
Instansi dijamin langsung geger dengan publikasi skandal penyalahgunaan narkoba. Selain narkoba materi lain yag sanggup membuat geger instantly adalah publikasi video porno, KDRT, plagiat, dan perilaku tidak pantas seperti melakukan pemukulan. Kasus ini bisa sangat sensitif karena melibatkan nama baik instansi, nama baik orang per orang. Sebagai PR instansi, perlu ada persamaan persepsi, visi dan misi dengan pimpinan. Bukan rahasia kalau di negeri tercinta ini, para top level echelon belum memahami tugas dan fungsi humas dalam internal organisasinya, selain bertugas membuat kliping, dokumentasi kegiatan dan kadang-kadang mengundang wartawan. Masih belum banyak yang mengoptimalkan kemampuan humas internalnya dalam strategi komunikasi. Juga bukan rahasia kalau pimpinan bisa membuat tim media sendiri meskipun sudah ada unit humas dalam satuan kerjanya. Begitulah.
Lalu kembali ke laptop. Apa sajakah yang bisa dilakukan humas bila lembaganya terpapar skandal?
Strategi humas untuk meminimalkan dampak viral trial by the press dan memperbaiki nama instansi, sebagai catatan tambahan langkah-langkah ini memerlukan persamaan persepsi, persamaan visi, misi, serta yang terpenting, kita memerlukan: passion.
Begitu informasi skandal diterima. Informasinya bisa berupa breaking news, twit di media sosial, berita pendek di media online, telepon, atau informasi dari pesan text yang sekarang sudah dilengkapi dengan foto. Sumber informasi berbeda, berbeda pula penanganannya.
1. Bila informasi masih berupa informasi melalui telepon. Humas dan tim hukum bisa langsung menuju lokasi bila dimungkinkan. Katakanlah saat itu posisi sudah ada di kantor polisi. Minimalkan semua press coverage. Jangan lupa status terduga mewajibkan publikasi dibatasi hanya pada inisial nama. Humas harus senantiasa berpegang praduga tak bersalah. Bila diperlukan humas bersama tim hukum akan membagikan informasi pada rekan-rekan kita para wartawan bahwa:
“pejabat X diduga melakukan penyalahgunaan narkotika kategori Z dan saat ini tengah diminta keterangannya oleh pihak berwajib. Untuk membantu proses penyelidikan diharapkan rekan-rekan media dapat menghormati asas praduga tak bersalah dengan hanya menyebutkan inisial nama. Bila kami menemukan pemberitaan yang tidak sesuai, khususnya tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik dan UU Pers, kami akan langsung laporkan ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran..”
Apakah ini ancaman? tentu tidak. Ini adalah unsur pengingat bahwa profesi wartawan dijaga dengan ethical code of conduct. Kita perlu secara sederhana mengingatkan kode etik jurnalistik untuk meminimalkan dampak trial by the press yang bisa menjadi viral hingga tidak relevan. Jangan lupa selain pejabat X tersebut masih ada keluarganya, mungkin saja yang bersangkutatan punya anak dibawah umur, ada nama baik instansi yang harus dijaga. Dalam nama baik setidaknya ada dua hal yang harus dijaga: credibility and integrity. Dua hal yang di Jepang, dijaga dengan nyawa.
2. Bila informasi sudah berupa breaking news. Informasi pada tahap ini masih simpang siur. Kita bisa memberikan klarifikasi, mengumpulkan data. Pada tahap ini, sudah lebih mudah untuk dilaporkan ke atasan. Bapak/Ibu sudah baca? salah satu pejabat kita ditahan karena penyalahgunaan narkoba. Kembali pada tugas humas untuk menjaga instansinya, bagaimana kita akan menjaga credibility and integrity. Selain kita perlu mengingatkan rekan-rekan wartawan dengan kode etik jurnalistik, kita perlu menambahkan dengan:
“Instansi X memberikan cuti karena alasan penting kepada Sdr. X (tetap samarkan nama dengan initial) agar beliau dapat lebih fokus terhadap masalah ini. Instansi akan memberikan bantuan hukum (instansi wajib memberikan bantuan hukum tanpa diminta, kecuali ybs memilih menggunakan tim pengacara sendiri). Pejabat sementara saat ini telah ditunjuk Sdr. Y menggantikan Sdr. X. Instansi X bekerja sama dengan BNN akan melakukan test narkoba pada semua jajaran struktural, pegawai hingga mahasiswa. Sesuai Peraturan Instansi X, penyalahgunaan narkoba merupakan kesalahan berat, bila ada yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba, instansi akan menjatuhkan sanksi akademis dan sanksi administratif….”
3. Waspadalah dengan berita-berita yang ‘menghasut’ dan wartawan yang meminta ‘opini’. Contoh pertanyaan wartawan:
“Bagaimana pendapat bapak mengenai opini pejabat humas mabes polri?”
“Bagaimana pendapat bapak terhadap kasus ditangkapnya pejabat X dari Instansi Z?” –pertanyaan ini biasanya ditujukan kepada pakar, narasumber, atau siapapun yang bisa saja relevan, bisa juga tidak. Bukankah, kadang media melakukan publikasi hasil wawancara dengan pemilik warung dekat rumah, tetangga, atau teman kerja? Kadang media juga mengkonfrontasi pernyataan narasumber A dan B, dan meminta konfirmasi dari humas. Pemberitaan seperti ini perlu disikapi dengan bijak. Humas perlu tetap fokus. Bila diperlukan, humas bisa mengingatkan banyak pihak pentingnya fokus pada masalah yang dihadapi, menghormati asas praduga tak berasalah serta bersikap kooperatif atas proses hukum yang sedang berjalan.
Contoh kasus ini terjadi pada dunia pendidikan.
Demikian pula dengan humas, humas yang ideal memiliki fungsi mendidik, mengedukasi stakeholder-nya atas pentingnya asas, pemahaman peraturan yang berlaku, menghormati proses hukum, transparan, informatif dan kooperatif. Humas juga mendidik peer group-nya atas pentingnya informasi berimbang, sampai implementasi kode etik jurnalistik dalam pemberitaan. ***
“Pemadam Dipanggil, tetapi Enggak Mau, Katanya Takut Mati”
Kamis, 13 November 2014 | 16:28 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Api menghanguskan sedikitnya 14 rumah di RT 14, RW 05, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014) pagi. Warga menyebut petugas pemadam kebakaran yang bertugas di sana tidak bekerja secara maksimal. “Damkar agak lambat. Cari air ke kali nyedotnya, soalnya di sini enggak ada air. Tetapi kalau datang buru-buru tepat waktu, enggak sampai segini,” kata Ketua RT 14 Budiman, Kamis siang. Warga lain, Maydi (20), mengatakan hal serupa. Saat kebakaran berlangsung, Maydi baru bangun tidur dan langsung menyelamatkan barang-barang miliknya. Namun, saat akan mengungsikan sepeda motor, dia kesulitan mengeluarkan motornya dari area kebakaran karena sempitnya jalan yang dipenuhi oleh warga yang panik dan api yang menyambar dari atas. Maydi terkena balok kayu yang terbakar dari atas rumah. Balok itu mengenai pundak sebelah kiri dan menyebabkan luka bakar. Saat itu, Maydi melihat seorang petugas pemadam kebakaran yang lewat, dan meminta tolong kepadanya. Namun, permintaan tolong itu ditolak. “Pemadam dipanggil, tetapi enggak mau. Katanya takut mati. Kalau takut mati, jangan jadi pemadam dong,” ucap dia mengeluh. Maydi pun mengaku sempat ingin meminjam seragam pemadam kebakaran milik petugas agar dia tidak lagi terkena balok kayu yang berapi dari atas. Saat itu, kata Maydi, api sudah banyak menghanguskan bagian atas rumah dan menyebabkan bagian-bagian rumah yang kebanyakan dari kayu itu berjatuhan. Penyebab kebakaran sementara diduga berasal dari lantai dua rumah kontrakan milik Mamat, warga sekitar. Lantai dua itu disewakan dan dihuni oleh dua orang pendatang dari Pandeglang, Banten, belum lama ini. Salah satunya adalah Yanti, yang bekerja di Mal Central Park, dan seorang temannya yang bekerja di Pasar Kopro. Yanti meninggal dalam kebakaran ini, sedangkan temannya sampai menjelang petang belum kembali ke rumah kontrakan tersebut. [Baca: Baru Sepekan di Jakarta, Yanti Meninggal Terbakar di Rumah Kontrakan]
Saya membaca berita ini dalam twit @kompascom social media milik Kompas.com. Judulnya memang sangat catchy. Catatan hari ini, semoga belum bosan…jangan pernah menilai berita dari judulnya. Judul berita sekarang memang dibuat semenarik mungkin hingga sering misleading, judging dan mungkin saja melanggar so called kode etik jurnalistik. Jadi, diulang, jangan pernah menilai berita dari judulnya.
however,
kemampuan analisis non verbal masyarakat berbeda. Perbedaan ini menimbulkan perbedaan kemampuan memahami konteks. Akibatnya tidak ada cerita: berbeda tetapi satu seperti motto indah dalam pita yang dicengkeram garuda. Dalam tren media online dan media sosial, orang cenderung membaca singkat, paling parah kalau orang mulai sering membaca judul tanpa membaca seluruh isi berita. Akibatnya: misleading berjama’ah.
Misleading berjama’ah punya beberapa alias : Mis-Komunikasi, Mis-Understanding, intinya satu..terjadi mis, terjadi kekeliruan.
lalu seperti judul yang tercantum diatas: What would a PR do?
Pada contoh kasus pemberitaan kompas.com pada hari Kamis, 13 November 2014,
“Pemadam Dipanggil, tetapi Enggak Mau, Katanya Takut Mati”
Judul berita memang sangat menarik. Apakah penulisnya melakukan kesalahan? belum tentu, karena wartawan yang bersangkutan mengutip langsung dari narasumber. Ada beberapa hal yang ‘hilang’ dalam artikel itu, salah satunya: tidak ada pemberitaan berimbang. Terkait pemadam kebakaran takut mati, penulis sama sekali tidak meminta keterangan kepada dinas Pemadam Kebakaran. Penulis menggunakan dua narasumber yakni ketua RT 14 Budiman dan warga bernama Maydi. Keluhan Maydi-lah yang dikutip Kompas.com hingga menjadi judul berita. Masih menurut Maydi, yang bersangkutan mengadukan seorang petugas pemadam kebakaran yang menolak membantu memindahkan motor miliknya.
KOMPAS.COM/ANDRI DONNAL PUTERA Sebuah motor tidak berhasil diselamatkan saat kebakaran terjadi di RT 14 RW 05 Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (13/11/2014). Motor kesulitan dibawa keluar karena kondisi jalan yang penuh sesak warga yang panik dan api yang menyambar dari arah atas.
Dalam kebakaran tersebut ada satu orang korban tewas. Tapi, foto yang dimuat adalah foto motor yang tidak berhasil diselamatkan. Sejak kapan satu motor bisa jadi lebih bernilai daripada ..nyawa manusia? well.. Wartawan adalah pilar keempat demokrasi,dan kita sewajarnya menghargai independensi media dan kemerdekaan pers. Tapi Wartawan adalah manusia juga, dan manusia seperti kata alim ullama, manusia adalah tempat alpa dan salah. Tapi itu tidak akan kita bahas disini. Tulisan ini tidak untuk membedah artikel kompas.com, melainkan hanya mengajak kita semua untuk memahami, bila instansi kita berada pada posisi ini..what would you guys do?
1. Klarifikasi
Lokasi kebakaran di Grogol Petamburan, Jakarta Barat, maka yang paling tepat memberikan klarifikasi adalah pejabat berwenang, yakni…in my humble opinion ..adalah walikota Jakarta Barat bersama Kepala Suku Dinas Kebakaran Kota Jakarta Barat.
Perlu ada press conference agar kedepannya pemberitaan-pemberitaan seperti ini dapat di counter dengan baik. Pemberian klarifikasi.. seyogianya dimulai dengan kata ‘maaf’ mengapa demikian? karena ekspektasi masyarakat terhadap pemadam kebakaran begitu tinggi. Jadi apabila masih ada korban jiwa, kita telah gagal memenuhi harapan masyarakat. Maka, mulailah dengan kata ‘maaf’.
‘Maaf’ mengandung filosofi kewarasan terhadap tugas, fungsi dan ekspektasi. Secara alami—terkait ekspektasi — you just can’t please everybody — karenanya, dengan rendah hati, ucapkanlah ‘maaf’.
Alinea pidatonya bisa ditulis seperti ini:
“Mengenai keluhan Sdr. X seperti dimuat pada media Y, kami turut menyesal atas kehilangan harta benda yang sdr. alami. Untuk itu kami mohon maaf. Terkait keluhan yang sudah sdr sampaikan melalui media Y, kami dapat menjelaskan bahwa petugas kami, pada saat itu telah mendapat tugas memprioritaskan pada mencegah korban jiwa, mencegah kebakaran meluas dan memadamkan api. Maka dengan sangat menyesal kami sampaikan bahwa petugas kami tidak memprioritaskan pada penyelamatan harta benda milik pribadi.
Keluhan bapak bagi kami merupakan masukan yang berharga, saat ini Dinas-dinas pemadam kebakaran akan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran dan pelatihan pemadaman mandiri oleh warga, kegiatan ini akan dilakukan di tiap-tiap kelurahan dengan koordinasi langsung dengan dinas pemadam kebakaran setempat…”
2. Klarifikasi menggunakan hak jawab dan hak koreksi
Pada berita ini, pihak pemadam kebakaran memiliki hak jawab dan hak koreksi atas kekeliruan pemberitaan. Since the damage has already done hak jawab dan hak koreksi menjadi bagian dari beberapa tools media relations yang perlu dimanfaatkan. Gunakanlah dengan niat baik. Informasi yang keliru menghasilkan penilaian yang keliru juga. Menumpulkan nalar. Pada beberapa kasus, pemberitaan yang diamplifikasi oleh media sosial dan media mainstream menjadi viral dan bisa membuat orang ikut membenci sesuatu yang tidak diketahuinya dengan pasti.
Tugas kitalah untuk menghindari hal-hal seperti itu terjadi. Membangun kepercayaan sama dengan menjadikan instansi kita layak dipercaya. Karenanya, kritik perlu didengarkan, diperhatikan, bila perlu koreksi, kita lakukan koreksi. Jangan berharap waktu akan menghapus luka. Masyarakat kita katanya pelupa. Mungkin benar. People can forget what you say, but people will never forget how you make them feel.
Humas memang sering disebut sebagai unit pemadam kebakaran. Karena humas adalah ‘pemadam kebakaran’ maka kali ini, catatan ini dipersembahkan untuk rekan-rekan humas Dinas Pemadam Kebakaran, Jakarta. Karena kita menjadi unit pemadam, tentunya kita juga tahu apa-apa saja yang bisa menimbulkan ‘api’. Maka humas yang bijak akan mencegah ‘kebakaran’ meluas, salah satunya adalah dengan ‘memadamkan’ api-api kecil sebelum menjadi besar.***
Speech of His Excellency Benigno S. Aquino III President of the Philippines On National Heroes Day
[This is a translation of the speech delivered at the Libingan ng mga Bayani, Taguig City, on August 25, 2014]
To me, our yearly celebration of National Heroes Day represents three things.
First, it is an act of remembering. We remember people who, at the beginning, had their own personal concerns. They all had individual ambitions: to finish school, to find someone to love, to start a family, to set up and grow a business or advance in their careers, and to live peaceful lives. But when they were confronted with events that affected not just them, but their countrymen, they found themselves at a crossroads. They could have chosen to remain focused on their private battles, disregarding what was going on around them, yet they chose to set aside their personal agendas, their fears, and their own needs to fight for the benefit of the many. They were fully aware of the dangers of going against those who had power, but they did not waver. They knew that if they did not use their intellect and their strength to resist it, then the vicious cycle of abuse and violence would continue. These are the people we consider heroes. Is it not true what they say—that heroes are ordinary people who were placed in extraordinary situations, and yet still chose to do what is right?
Second, this celebration is also a thanksgiving. Today, because of their sacrifices, we enjoy different forms of freedom: We are free from invaders; we are free from the violence and devastation of war; we are free from dictatorship. We are free to express our opinions and reach for our dreams.
Third, this is also an opportunity to reflect on the meaning of being a hero, not only in the past, but in our present situation. This is vital because even if our society has made much progress, it is clear that our battles continue. Apart from this, the responsibility to make certain that we will bequeath to coming generations a Philippines freer and more progressive still rests on our shoulders. Indeed, times have changed, and thus, the forms of heroism we are capable of living out have changed as well.
It is personal for me to define heroism. We come from different backgrounds, and our abilities vary. Thus, each one of us is given a unique opportunity to serve our country and our fellow Filipinos.
I remember, for instance, a story that Secretary Mon Jimenez shared with me about some Filipinos who lived in Fukushima prefecture in Japan. It was 2011 then, and the place had just been hit by a really devastating tsunami. Many perished, and many were orphaned and injured. Houses in Fukushima, and property borne of hard work were destroyed, if not washed away. There was a palpable sense of defeat and hopelessness in life. But in the midst of this kind of suffering, there were Filipinos who, instead of focusing on material loss, gave thanks to the Almighty, because they had survived disaster. Their contagious optimism and the strong faith displayed by them truly encouraged their Japanese neighbors—these, with the positive disposition of the people there served as the foundation for the reconstruction of Fukushima.
There is also the story of Noli Dela Cruz, a member of our non-uniformed personnel sector. During the onslaught of Yolanda, with the presence of mind, he roped together sheets and clothes, so that his neighbors who were trapped in the floods may hold onto something. 36 persons were thus saved because of his efforts.
These two examples illustrate the extraordinary ability of Filipinos to serve as beacons of hope in the darkest moments. Instead of hurling criticism or spreading negativism, which some of our countrymen have grown accustomed to doing, these remarkable Filipinos chose to empower their fellowmen.
We must also remember that there are many heroes who remain anonymous—whose deeds are not known to many. There are the Filipinos who, instead of giving up in the face of calamities, helped and worked alongside their countrymen without a second thought. There are the teachers who devote their lives to guiding the succeeding generations. There are the members of law enforcement who choose to fulfill their responsibilities, instead of giving in to the temptation of easy money. There are our soldiers who protect our territory and people with true courage. There are the professionals who use their skills and knowledge to serve their fellow Filipinos. There are the leaders of religious institutions who are our allies in fighting corruption and in pushing for reform. And there are all our countrymen—each and every citizen who strives for success, in order to become a productive member of society. On behalf of the Filipino people, I thank all of you. You are proof that our nation is indeed a nation of heroes.
The latest estimates of the Commission on Population reveal that there are around 100 million Filipinos at present. On days like this, I cannot help but think, and ask myself: What can be achieved when a hundred million Filipinos work arm-in-arm towards a single goal? The days of colonizers, of wars, of Martial Law are long gone. Yet there are still a select and selfish few who remain determined to bring back the old and abusive political systems. This is the fight that confronts us today: to remain vigilant against those who seek to sow doubt and lies; to stand firm and refuse to allow ourselves to be manipulated by those who only pretend at reform; to reject the crooked, and resolve to stay on the straight path.
These are why a recent article written by Ma. Francesca Santiago, a student from Bacolod, is truly remarkable for me. She said that, at first, she was not fond of keeping up with politics because there were other things that she would rather focus on. But she was alarmed by what she had read and had seen these days. To her, it seems as if the latest trend is to hurl criticism, even at those who are doing everything in their power to uphold the interests of the people. She also said: in the face of the challenges our country has experienced, instead of remaining open-minded and searching for the truth, there are some who choose to spread baseless accusations; instead of helping to find a solution, there are some who want to worsen the fear and suffering of our countrymen. It is clear to her that everyone has a right to free expression, but at the same time, each one has the obligation to remain just and reasonable. I was surprised to know that Ma. Francesca is only 13 years old. It is impressive that, at this age, she already exhibits more discernment than some who are much older than her. If this is the caliber of thinking of the youth today, I am certain that we are indeed facing a brighter future.
We have been treading the straight path for more than four years now. The seeds of change we have sown are already bearing fruit—and, seeing this, those who want to take advantage of the people are becoming desperate. Let us not waste the opportunity we have today. This is the only way that we can repay and honor the heroes who sacrificed much, so that our country could arrive at its present state. This is the only way for us to ensure that, when the next generations commemorate National Heroes Day, they will remember, express their gratitude for, and reflect on this chapter of our history, and they will say: This was indeed the time when all Filipinos decided, as one people, to become heroes.
Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara. Intervensi dimungkinkan sebelum acara pembuktian (paling lambat saat duplik). Dengan kata lain bilamana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini (intervensi) diatur dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986.
Terdapat beberapa kemungkinan motivasi masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu:
Atas Prakarsa Sendiri
Dalam hal pihak ketiga ingin mempertahankan serta membela hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang sedang berjalan, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang mandiri dan berkedudukan di tengah-tengah antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk dapat ikut serta dalam perkara atau proses pemeriksaan perkara, karena atas prakarsa sendiri, maka pihak ketiga tersebut harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan serta hal yang dituntut, sesuai dengan ketentuan pasal…
xxx as a new organization is expected to be the coordinator in the fight to eradicate illegal fishing, maintain security at sea and in the promotion of fisheries, tourism, while promoting sustainable management of the environment and natural resources for the benefit of nation.
in the era of so called free media in Indonesia, communication strategy is essential. One of the communication strategy aims is to increase visibility and transparency of the good work being done. The office is in dire need to have dedicated staff to help achieve its goals, dedicated specialists in media outreach at national level are required to increase visibility in national vernacular media..and beyond.
Specifically and in line with the organization communication policies and plans, the strategy will consist of:
1. Design and implement a communication work plan in support of the agreed country programming framework (RPJMN), regional objectives (ASEAN and the pacific) and the United Nations;
2. Support public communication activities by preparing talking points, arranging photo coverage, drafting press releases and disseminating news through press contacts, management of interviews and/or press conferences;
3. Proactively seek out good beneficiary feature story possibilities for TV and Print Journalists, based upon the good practices of xxx work;
4. Maintain regular consultation on outreach activities with coordinated communication officer (KKP, ESDM, Perhubungan);
5. Prepare and submit articles about the ministry’s projects in the country for publication;
6. Support the strengthening of xxx media relations and public visibility as well as xxx relations with other multilateral, national partners;
7. create or improve a national media database;
8. Increase the number of good photo from the work and submit them in internal gallery, web and social media;
9. Update the website with the press releases generated by coordinated offices and other relevant information such as events, projects, agendas, etc;
10. Track and log all media reports;
11. Identify training requirements in communication and develop and implement a training programme for the staff to support the sustainability of the communication initiatives;
12. Other required activities in order to fulfill the visibility objectives as requested.
Ikan salmon mudik. Yes, ikan yang lahir di sungai dan danau lalu berenang ke laut itu akhirnya kembali ke sungai dan danau tempat lahirnya untuk kawin mawin beranak pinak. Ikan salmon menyimpan cita rasa air tempat ia dilahirkan sebagai que tempat untuk kembali.
Manusia dan ikan salmon punya kemiripan. setiap tahun, diberbagai penjuru dunia, dalam acara-acara istimewa, manusia berbondong-bondong mudik ke kampung halaman. Menggali kembali tempat-tempat yang pernah hadir dalam kenangannya. Mengingat masa-masa muda dan hari-hari yang telah berlalu. Memperkenalkan kembali kepada anak-anak, langkah-langkah yang dulu pernah dilalui.
Seperti ikan salmon, sayapun ingin kembali. ke sungai yang pernah saya renangi, ketika mulai belajar, hingga saya berenang keluar, menambah ilmu dan pengalaman. Ketika masih ada umur untuk mengabdi, berbekal pengalaman yang sudah didapat. Mengapa tidak?
Jika ada tempat kembali untuk mengabdi, tak ada tempat yang lebih baik, selain rumah sendiri 🙂
I flew United Airlines on my way to Nebraska The plane departed, Halifax, connecting in Chicago’s “O’Hare”. While on the ground, a passenger said from the seat behind me, “My God, they’re throwing guitars out there”
Satu catatan hari ini adalah tidak semua lembaga besar bekerja seperti harapan. Bagaimana menjalankan suatu program bahkan yang telah melibatkan kementerian dan lembaga lainnya, bisa saja dieksekusi dengan berbagai ketidakjelasan. Padahal tentunya hal ini bisa jadi sangat mengecewakan bagi pihak-pihak terkait.
Seperti pagi ini, ketika mendengarkan ‘lagu protes’ seorang penumpang pesawat atas kerusakan bagasi yang dialaminya, dan panjangnya jalan sebelum perusahaan penerbangan mau bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
Bagaimana dengan program seperti President’s Speechwriting Batch 3? Program yang diinisiasi oleh seorang tokoh fenomenal, reformis, inspiratif, dan berbagai hal positif lainnya.. ternyata mengalami kendala, yang sayangnya tidak dikomunikasikan dengan baik dengan para peserta yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi.
The band and I exchanged a look, best described as terror At the action on the tarmac, and knowing whose projectiles these would be So before I left Chicago, I alerted three employees Who showed complete indifference towards me
Tentu saja, kami sangat terkejut ketika membaca press release yang ada pada web http://www.embassyofIndonesia.org tentang program PSW batch 3 yang berlanjut dan telah berangkat ke US. Tetapi peserta yang berangkat bukan kami, yang juga telah lolos dalam seleksi yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri.
Bagaimana program ini berjalan melalui kerja sama Kementerian Luar Negeri dan BAPPENAS, sementara kami, tidak menerima pemberitahuan sama sekali. Tidak ada komunikasi, tidak ada solusi, yang seharusnya ada.
United… (United…) You broke my Taylor Guitar United… (United…) Some big help you are
Lalu, bagaimana cara untuk mengajukan formal complaint ?
Bekerja sebagai Humas Ombudsman Republik Indonesia, salah satunya adalah melakukan sosialisasi agar orang-orang berani melapor/mengadukan maladministrasi yang dialami masyarakat. Tapi, ketika hal seperti ini, dialami sendiri, kita harus memilih solusi terbaik. Bukan masalah kita akan melaporkan/mengadukan maladministrasi, tapi in a way perlu ada inisiatif agar ada langkah-langkah menuju solusi terbaik bagi semua pihak.
Langkah-langkah Ombudsman adalah melalui klarifikasi, mediasi, negosiasi, sampai rekomendasi. Umumnya masalah dapat selesai pada tahap klarifikasi, setidaknya sudah ada solusi.
Karena, kita tidak bisa hanya diam dan menunggu Godot. Sekarang sudah era Reformasi Birokrasi, bahkan dalam era presiden baru kita, sudah digaungkan frase baru dalam nafas yang sama: Revolusi Mental.
Setidaknya, perlu ada transparansi informasi, komunikasi, dan solusi.
You broke it, you should fix it You’re liable, just admit it I should’ve flown with someone else Or gone by car
‘Cause United breaks guitars.
Lalu bagaimana cara paling efektif untuk draw the attention, or at least the attention of those who responsible?
Apakah kita menulis lagu lalu mengunggahnya dalam youtube?
Membuat meme ironi seperti bagaimana warga Bekasi melakukan protes sosial pada pemerintah kota Bekasi?
Apakah kita akan menulis dalam surat pembaca dalam media massa?
Atau mengajukan protes resmi melalui Ombudsman, Komisi Informasi atau Lapor!UKP4 ?
When we landed in Nebraska, I confirmed what I’d suspected My Taylor’d been the victim of a vicious act of malice at O’Hare
So began a year long saga, of “Pass the buck”, “Don’t ask me”, and “I’m sorry, sir, your claim can go no where”. So to all the airlines people, from New York to New Dheli Including kind Ms. Irlweg, who says the final word from them is “no”.
Secara formal, sepertinya sudah dipenuhi unsur-unsur agar masalah ini dilaporkan ke instansi berwenang, seperti Ombudsman.
I heard all your excuses, And I’ve chased your wild gooses And this attitude of yours, I say, must go
Selain Ombudsman juga ada Peraturan Presiden No.76 tahun 2013 mengenai Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik
Apakah Kementerian Luar Negeri dan Bappenas telah memiliki Unit Kerja Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik? Apakah hal seperti ini dapat diadukan melalui Unit Kerja tersebut?
You broke it, you should fix it You’re liable, just admit it
Apakah kita harus mengekskalasi suatu pengaduan untuk sebuah solusi?
Pena bisa memotong lebih tajam dari pedang, dan penginisiasi program PSW adalah seorang birokrat inspiratif, penulis handal, and in a way inspired me to apply for this program. Masih yakin, bahwa kami tidak akan dikecewakan dalam pelaksanaan program ini. Kami perlu kejelasan pelaksanaan. Agar kami tidak lagi menunggu dalam kesia-siaan.
Berpikir dan bertindak, belajar untuk menjadi reformis.
Reformasi birokrasi dijalankan menyeluruh, tidak dibatasi pada segelintir lembaga. Kita perlu berhenti berpikir sektoral, bukalah kesempatan seluas-luasnya untuk belajar. Untuk menjadi lebih baik, mengembangkan kompetensi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan batasi usia,berilah kesempatan. Bagi banyak instansi, bagi instansi seperti Ombudsman kesempatan belajar untuk pegawai negeri sipil adalah barang yang teramat langka. Saya harap akan ada perbaikan, semoga ada jawaban. ***
Seperti biasa, hari inipun saya bangun jam 04 pagi. Tapi yang tidak biasa, adalah hari ini tiba-tiba sangat ingin menulis. Mungkin karena teman-teman saya yang memasang foto-foto ‘farewell’ menteri dan wamennya di timeline masing-masing, suasana menjadi terasa melankolis. Karena di Ombudsman memang belum ada perpisahan seperti itu, perpisahan yang saya rasakan menyakitkan pernah saya alami di Ombudsman dua kali: wafatnya Ombudsman Ibnu Tricahyo karena sakit, dan Wakil Ketua Ombudsman yang mengundurkan diri.
Lebih dari sedih, suatu perpisahan yang menyakitkan, meskipun kita akan tetap teguh berkata, bahwa rencana Tuhan lebih sempurna dari rencana manusia. Kita harus ikhlas. Hidup masih berlanjut.
lalu datang hari ini, hari pelantikan pejabat eselon 2 di Ombudsman. Setelah melewati proses seleksi terbuka yang berjalan dengan penuh skeptis pada awalnya, dari tiga kandidat terpilih seorang pejabat yang telah melalui seluruh proses dan akan segera bergabung dalam sekretariat jendral Ombudsman Republik Indonesia. Suatu contoh bahwa usai perpisahan akan hadir orang-orang baru yang akan menggantikan dan menjadi warna dalam organisasi.
Semua orang tahu, sehebat-hebatnya seorang pemimpin, ia tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh tim yang solid dan kuat. Mengutip dari tulisan salah satu penulis favorit saya Dino Patti Djalal, kualitas seorang pemimpin biasanya tercermin dari kualitas tim pendampingnya.
Untuk mencapai hasil maksimal, pemimpin harus bisa memilih anggota timnya sendiri.
Secara alamiah favoritism seolah terlihat dan berlanjut dari pada sikap anggota organisasi yang tidak menjadi bagian dalam tim. Tidak menjadi bagian atau tidak merasa menjadi bagian dalam tim, membuat perpecahan dalam organisasi. Benar sekali bahwa seorang pemimpin harus bisa memilih anggota timnya sendiri, tapi pemimpin, dalam hal ini pemimpin dalam birokrasi juga harus mengedepankan asas pembinaan bagi pegawai.
Pemimpin dalam birokrasi wajib membina, memberi kesempatan, memberi kepercayaan agar organisasi dapat tumbuh berkembang.
Jujur, mungkin disinilah letak kelemahan birokrasi. Penyegaran, mutasi, promosi perlu dilakukan agar tidak ada zona nyaman yang membuat pegawai menjadi malas berinovasi. Penyegaran perlu dilakukan. Sama halnya dengan kaderisasi yang perlu dilakukan senantiasa, karena jabatan tidaklah abadi.
Tidak perlu terikat pada jabatan. Kita semua bisa mengucapkan ‘selamat tinggal’ pada jabatan kapan saja, entah karena umur, atau faktor-faktor lain diluar kendali. Tapi ingatlah selalu tentang apa yang bisa kita tinggalkan, selagi hayat masih dikandung badan. Apa yang kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Sekarang birokrasi sudah direformasi, sudah banyak perubahan postif yang harus tetap dijaga momentumnya. Birokrasi kita masih berkembang.
Birokrasi di negara seperti Korea Selatan dan Jepang sangat profesional. Hampir bisa dikatakan, siapapun yang menjadi pemimpin, sistem akan berjalan seperti mesin yang terawat–lancar. Sistem yang sudah seperti mesin ini memang sangat efisien dan efektif. Sistem kita sebaliknya, kita menyisakan banyak ruang untuk berinovasi, atau istilah sering digunakan boss saya: simplifikasi. Organisasi yang sedang berkembang memang seperti mencari bentuk, membangun kepercayaan baik kepada publik internal maupun publik eksternalnya.
Seorang pemimpin harus obyektif. Masih dari tulisan Dino Patti Djalal yang sedap dinikmati sambil sarapan pagi, saya menyitir satu paragraf:
“..proses pembuatan keputusan tercemar oleh peran pembisik, maka proses akan menjadi: akan timbul antipati, rivalitas tidak sehat, saling jegal, politik fitnah, demoralisasi, hilangnya kepercayaan, melemahnya sistem, dan hal ini akan membuat proses pembuatan keputusan menjadi kisruh.”
Kata kepercayaan senantiasa berulang, karena sangat signifikan, bagi saya pribadi, kepercayaan adalah apa yang menjadi langka akhir-akhir ini. Suatu perilaku yang saling percaya, setia dan menghargai. Suatu hubungan antar pemimpin dan birokrasi pendukungnya. Kadang birokrasi dapat bersikap sangat antipati, bukan semata-mata karena tidak percaya pada pemimpin, melainkan adanya perlindungan birokrasi terhadap agenda kepentingannya sendiri. Menjadi tantangan bagi pemimpin untuk mengubahnya menjadi peluang.
Tidak perlu khawatir, suatu masalah pasti ada solusi.
Seperti juga hari ini.
Pagi yang melankolis, selamat datang. semoga menjadi pencerahan bagi kita semua.
Catatan kecil dari perjalanan kunjungan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) pada tanggal 09 – 10 Oktober 2014. Atas undangan KemenPU Rombongan Bakohumas berkesempatan mengunjungi waduk Jatigede yang membendung aliran sungai Cimanuk, Sumedang, Jawa Barat. Waduk Jatigede yang akan menjadi waduk terbesar no.2 setelah Jatiluhur , saat ini memang belum selesai pengerjaannya.
Gagasan pembangunan waduk Jatigede telah ada sejak tahun 1963, dilanjutkan dengan design pembangunan waduk, pembebasan lahan dilakukan secara bertahap sejak tahun 1982 sampai sekarang. Pelaksanaan konstruksi waduk dimulai pada tanggal 15 November 2007. Targetnya waduk digenangi air pada bulan Mei 2015, pada saat ini masih ada beberapa kendala dalam penyelesaian waduk, yakni penyelesaian penanganan dampak sosial dan lingkungan untuk siap digenangi.
Pada bulan Juni 2014, saya berkunjung ke cheonggyecheon stream, seoul. Ketika berkunjung ke museum kami mendapat penjelasan mengenai proses pembangunan alur air yang kini telah menjadi salah satu landmark pembangunan kota Seoul. Inisiasi pembanguan cheonggyecheon stream dimulai tahun 2003 dan dibuka untuk umum pada tahun 2005.
Dari dua kunjungan tersebut saya mempelajari banyak hal yang menarik dari sisi hubungan masyarakat.
Seperti peran humas dalam penanganan dampak sosial dan lingkungan.
Kedua project meghadapi kendala dampak sosial dalam pembangunannya. Pemerintah kota Seoul menghadapi konflik dengan pedagang-pedagang yang harus tergusur dalam proyek restorasi ini, demikian pula dengan KemenPU yang menghadapi beragam konflik dari masalah pembebasan lahan, pemindahan situs-situs bersejarah,pengelolaan daerah aliran sungai, hingga illegal settlements.
Peran humas lembaga umumnya meliputi peran liason, media relations, hubungan kelembagaan dan organisasi masyarakat, event organizer, communication dan mediasi. Semua peran tersebut dapat diintegrasikan dalam membantu penyelesaian konflik sosial dalam pembangunan infrastruktur.
Sebagai penghubung dan komunikator lembaga, para humas dapat berperan aktif dalam proses pembebasan lahan dan konflik dengan illegal settlements. Lembaga swadaya masayarakat dan media massa perlu mendapat informasi berimbang secara intens dari team humas. Sudah bukan rahasia lagi kalau pembebasan lahan rawan konflik dan kerap ada organisasi masyarakat yang memberikan informasi tidak sesuai kepada media massa. Humas perlu melakukan counter issue.
Sama halnya dengan potensi konflik dalam relokasi situs bersejarah dan emotional attachment dari penduduk yang desanya harus terbenam dalam waduk. Membangun waduk tidak hanya bangunan beton tak berhati, didalamnya banyak perjuangan, keringat, darah dan air mata. Banyak hal yang menjadikan penanganan dampak sosial menjadi sama pentingnya dengan pembangunan fisik.
Humas bisa melakukan sosialisasi dengan memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat. Hukum dan aturan memang wajib dikedepankan, tapi pendekatan humanis dari para humas sejatinya dapat meminimalkan konflik, dan menjadikan proyek selesai pada waktunya.
Kegiatan-kegiatan humas yang humanis akan menimbulkan rasa memiliki dari penduduk sekitar yang sewajarnya akan menjadi yang paling diuntungkan bila proyek sudah selesai. Kita perlu senantiasa mengingat, kadang bukan APA yang dikatakan, atau SIAPA yang mengatakan..tapi BAGAIMANA suatu pesan itu disampaikan. Komunikasi perlu dikemas dengan baik dan dijalin dengan hati-hati sekaligus menjaga integritas.
Hukum harus ditegakkan, tapi pendekatan kemanusiaan tidak boleh dikesampingkan. Para humas lembaga perlu bertindak luwes, menjembatani komunikasi, menemukan win-win solution. Bahkah setelah proyek selesai, tugas humas masih belum selesai. Masih ada aftermath berupa promosi waduk baik sebagai area komersial, rekreasi hingga tata kelola lingkungan. Melalui humas dijalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi, kementerian lingkungan hidup, kementerian kehutanan terkait pengelolaan dan konservasi daerah aliran sungai. Saat ini, komunitas-komunitas pemerhati lingkungan hidup dan organisasi seperti WALHI dan Greenpeace yang memiliki kepedulian tinggi terhadap konservasi alam wajib ada dalam agenda humas lembaga.
Begitulah.
Kelihatannya sederhana.
Tapi pekerjaan kehumasan senantiasa dinamis dan selalu membuat kita memiliki hal-hal baru yang harus terus dipelajari. HUmas perlu disertakan dalam proyek strategis agar tim humas dapat merancang strategi komunikasi yang sesuai. Sejatinya, para pimpinan lembaga perlu menyadari, bahwa peran humas dapat lebih berdaya guna, bila memang benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya 🙂
...sudutPandang... 