Opini

65 Persen PNS Tak Jelas Pekerjaannya

Angka 65 % PNS tersebut  ada pada artikel yang dimuat di Kompas.com. Pada artikel tersebut juga dijelaskan bahwa sekitar 65 persen dari 3,7 juta pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia adalah pegawai administrasi yang bekerja sesuai permintaan atau perintah dari atasannya. “Mereka kalau tidak ada pesanan pekerjaan tidak melakukan sesuatu, sehingga banyak PNS yang datang ke tempat kerja tanpa mempunyai pekerjaan yang jelas,” kata Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua (Kompas.com, 24 Juni 2010).

Pernyataan Abdullah Hehamahua ada benarnya. Apabila kita mengambil sampel pegawai negeri sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal, secara kasat mata kita bisa melihat pegawai yang menghabiskan waktu dengan membaca koran, membuka facebook, main tenis meja pada jam kantor hingga bermain poker di internet. Mereka tidak memiliki pekerjaan karena tidak mendapat perintah dari atasannya. Kasarnya tipikal pegawai negeri sipil ini bisa dikategorikan sebagai pengangguran terselubung. Hal yang mengejutkan adalah sebagian besar pegawai negeri sipil yang berada pada kategori ini umumnya lulusan S1 dan S2. Tambahan lagi, tidak semua pegawai negeri sipil ini tidak punya jabatan, cukup banyak yang ternyata memiliki jabatan setingkat eselon IV bahkan eselon III. Hal ini patut disayangkan, karena staf  umumnya mengikuti bagaimana atasannya bersikap.

Pegawai negeri sering disinonimkan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara. Kenyataannya pegawai negeri melayani atasannya. Korelasinya dengan pernyataan Abdullah Hehamahua adalah apabila sang atasan tidak memberi perintah atau penugasan, maka PNS yang bersangkutan jadi seperti layang-layang putus. Hal ini memang lebih sering terjadi pada PNS struktural. Jangankan staf, pejabat saja kadang tidak mengerti apa yang menjadi tugasnya, atau malah mengerjakan tugas-tugas yang tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Benturan-benturan ini memiliki dampak dalam kehidupan organisasi. Tanpa disadari  PNS menjadi tidak  sensitif untuk melayani masyarakat. PNS mengikuti pola kerja menyenangkan atasan. Iklim seperti ini menyuburkan praktek kolusi dan nepotisme hingga korupsi. Mengapa demikian ? Contoh nepotisme yang dapat dilihat di lingkungan PNS sehari-hari adalah kerabat menteri bisa anak atau keponakan  mendapat kemudahan untuk mendapatkan jabatan. Perkara kompeten atau tidak kompeten  urusan nanti. Untuk menyenangkan atasan juga, sebisa mungkin diupayakan ada ‘setoran’ untuk atasan, apakah legal atau tidak urusan belakangan, akibatnya sekarang banyak pejabat dan mantan pejabat yang terseret kasus korupsi.

Reformasi Birokrasi

Paket reformasi birokrasi dengan diundangkannya UU Pelayanan Publik, UU Keterbukaan Informasi hingga program remunerasi yang dicanangkan Departemen Keuangan menjadi angin segar bagi reformasi birokrasi. Banyak harapan yang dilandasi oleh keinginan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan berbasis kinerja. Karena  banyak PNS yang memiliki sampingan untuk menambah penghasilan, dari menjadi perantara atau makelar hingga bolak-balik menjaminkan taspen untuk pinjaman.

Keterbukaan informasi sebaiknya ditanam sebagai budaya baru organisasi PNS. Asas fairness dan tranparansi meminimalisir unit-unit yang tidak berkinerja hingga terpantau dan dapat dievaluasi. Demikian pula dengan komposisi dan distribusi pegawai yang harus mendapat perhatian unit kepegawaian. Ketimpangan distribusi pegawai dapat diantisipasi dengan rotasi pegawai. Agar dapat dicapai rasio yang lebih seimbang antara beban kerja dengan jumlah pegawai. Masih dalam prinsip keterbukaan, bursa jabatan sebaiknya dibuka secara transparan hingga semua anggota organisasi yang berminat dapat mengajukan aplikasi. Sistem yang berjalan sekarang yakni melalui usulan atasan, terlalu rentan dengan nepotisme yang mengakibatkan organisasi sering menempatkan pejabat yang tidak sesuai hingga tidak dapat berkinerja. Prinsipnya hal-hal yang sepatutnya diduga rawan akan konflik kepentingan semestinya diminimalisir.

Pada dasarnya pegawai datang ke kantor karena ingin bekerja. Bekerja dalam hal ini berarti sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menghasilkan output yang terukur dan menerima remunerasi berbasis kinerja.  Dari 65% itu banyak yang mengharapkan melakukan pekerjaan dan tidak berada dalam kondisi yang tidak jelas. Hal ini bukanlah perkara yang mudah. Perlu kerjasama dari berbagai pihak yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan reformasi, pemberantasan korupsi dan kolusi hingga nepotisme untuk mewujudkan organisasi PNS yang sehat, fair, dan berbudaya melayani. ***

Fatma Puspita Sari

Pascasarjana UI

Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Perencanaan Stratejik dan Kebijakan Publik

http://regional.kompas.com

2 thoughts on “Opini

  1. Proses remunerasi harus dijalankan sesuai dengan penyesuaian jabatan dan tugas baik struktural dan fungsional. KPI atau IKU harus dipecah dengan benar dari atas hingga bawah.

    Segala sesuatu yang tidak bisa diukur kasatmata berpotensi menimbulkan masalah.

  2. Pemecahannya adalah REKRUTMEN CPNS YG BENAR, sehingga :
    1. tingkat pengetahuan/skill kerja terstandarisasi;
    2. menghilangkan mentalitas “balik modal”;
    3. Analisa Beban kerja >> Target kinerja >> Remunerasi scr Proporsional, (sama aja bodong kalo Remunerasi berdasar Pemerataan…).
    (*ngelirik temen samping yg sibuk memeras otak untuk Soliter & facebook…..wkwkwkwk)
    mampir ke lapak ane jeung… http://www.febrisatriatama.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s