INTERVENSI

izin re-blog gan, mencerahkan sekali tulisannya

LAW ENFORCEMENT

Intervensi dalam proses Peradilan Tata Usaha Negara adalah ikut serta atau diikutsertakannya pihak ketiga berupa perorangan atau badan hukum perdata yang berada di luar pihak berperkara dalam proses pemeriksaan perkara. Intervensi dimungkinkan sebelum acara pembuktian (paling lambat saat duplik). Dengan kata lain bilamana intervensi diajukan setelah duplik, maka intervensi dianggap batal. Kemungkinan masuknya pihak ketiga ini (intervensi) diatur dalam pasal 83 UU No. 5 tahun 1986.

Terdapat beberapa kemungkinan motivasi masuknya pihak ketiga dalam proses peradilan, yaitu:

  1. Atas Prakarsa Sendiri

Dalam hal pihak ketiga ingin mempertahankan serta membela hak dan kepentingannya agar tidak dirugikan oleh putusan pengadilan yang sedang berjalan, maka pihak ketiga tersebut sebagai pihak yang mandiri dan berkedudukan  di tengah-tengah antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Untuk dapat ikut serta dalam perkara atau proses pemeriksaan perkara, karena atas prakarsa sendiri, maka pihak ketiga tersebut harus mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan serta hal yang dituntut, sesuai dengan ketentuan pasal…

View original post 572 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s