Humas dan Transparansi Informasi #Right2KnowDay

28 September kita peringati sebagai Hari ‘Hak Untuk Tahu’ #Right2KnowDay. Event ini secara terbuka dirayakan oleh rekan-rekan kita khususnya Komisi Informasi dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi sejak tahun 2008 yang berlaku efektif pada tahun 2010, sudah 4 tahun berlalu. Tapi pemenuhan hak rakyat untuk tahu sampai sekarang masih dibatasi oleh informasi bentukan media massa, yang tidak semuanya mampu menyajikan informasi secara berimbang.

Wajar saja bila informasi disajikan tidak berimbang, meskipun idealnya harus ‘cover both side of the story‘  realitanya, kita tidak hidup dalam dunia yang ideal. Selain media massa konvensional masih ada media alternatif seperti media independen dan media sosial, selain itu ada beberapa lembaga yang diatur dalam undang-undang untuk bebas dari pengaruh politik sekaligus bertugas mengawal keterbukaan informasi seperti lembaga Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Informasi. Lembaga-lembaga ini dapat menjadi mitra sempurna dalam melakukan sosialisasi/edukasi kepada komunitas-komunitas mengenai hak untuk tahu, keterbukaan informasi, dan bagaimana informasi tak lengkap dapat menghasilkan ‘poor judgement’. 

Lalu bagaimana peran kita dalam humas?

Salah satunya: bersikap proaktif.

Belajar dari kasus walk out  PD pada Sidang Paripurna RUU Pilkada di DPR RI beberapa waktu yang lalu. Berita-berita  di media mainstream dan media sosial tidak banyak memberitakan sebab musabab PD memilih walk out. Padahal ini dapat dicegah dengan langsung membuat press conference/briefing di DPR. Perhatikan timeline dan perbedaan waktu.

Kita semua tahu kalau kehumasan menempatkan timing dalam porsi yang sangat penting. Maka apabila dihadapkan dalam kondisi perbedaan waktu, waktu yang harus diperhitungkan adalah waktu di tanah air.

Bila diperlukan, alangkah baiknya bisa dilakukan semacam press briefing mengenai opsi yang ditawarkan sebelum melakukan lobby. Dalam semangat #Right2KnowDay masyarakat dan media massa berhak untuk mengetahui opsi-opsi apa saja yang telah ditawarkan sebelum voting. Kita harus berani terbuka. Berani menjelaskan suatu tindakan saat kita melakukannya.

Saya membayangkan semacam Press Desk permanen di DPR. Bila suatu fraksi melakukan tindakan tertentu, fraksi tersebut dipersilakan memberikan pernyataan di press desk. Seperti konferensi pers pada umumnya. Langsung, terbuka dan berani.

 

Meskipun sering kita mendengar:

Never explain yourself. Your friends don’t need it and your enemies won’t believe it.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s