OMBUDSMAN SETELAH 14 TAHUN

10 Maret 2014, Ombudsman Republik Indonesia sudah berusia 14 tahun. Ombudsman Republik Indonesia dulu bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Gagasan pembentukan Ombudsman di Indonesia sendiri sudah muncul pada tahun 1999. Tanggal 8 Desember 1999 Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999 Tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsman. Dilanjutkan dengan berdirinya Komisi Ombudsman Nasional berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Sejak disahkannya RUU Ombudsman RI menjadi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 oleh DPR RI, lembaga KON berubah menjadi Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia sudah tidak menjadi komisi negara, melainkan lembaga non struktural yang independen.

Atas perannya yang besar untuk lahirnya lembaga Ombudsman, Ombudsman Republik Indonesia mengenang Presiden KH Abdurrahman Wahid sebagai “Bapak Ombudsman”. Lembaga Ombudsman juga mendedikasikan ruang utama Ombudsman sebagai Ruang Abdurrahman Wahid.

Rekomendasi Ombudsman

Di awal pembentukannya, Komisi Ombudsman Nasional meskipun diangkat dengan Keputusan Presiden, memberikan Rekomendasi Ombudsman kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Saat itu Presiden Abdurrahman Wahid tidak berkenan menetapkan dan mengangkat satu dari dua orang calon Ketua Mahkamah Agung yang diusulkan DPR.
Dalam Rekomendasi Ombudsman dinyatakan bahwa berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya pasal 8 ayat (1), semestinya Presiden sebagai Kepala Negara wajib menentukan salah satu dari dua calon yang telah diusulkan oleh DPR. Komisi Ombudsman Nasional memberikan rekomendasi yang isinya menyarankan agar Presiden memilih dan menetapkan satu dari dua calon yang sudah diusulkan oleh DPR.

Presiden Abdurrahman Wahid mengikuti Rekomendasi Ombudsman dengan memilih Prof. DR. Bagir Manan, S.H, MCL sebagai Ketua Mahkamah Agung saat itu.

Ombudsman pada saat menjadi komisi dan Ombudsman yang berdiri sebagai lembaga independen memiliki kewenangan yang hampir sama. Malah setelah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan, Rekomendasi Ombudsman telah bersifat final dan wajib dilaksanakan.

Perkembangan Ombudsman Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 memungkinkan pendirian kantor perwakilan Ombudsman. Saat ini telah berdiri 32 perwakilan di 32 provinsi, seluruh Indonesia. Dalam hal penyelesaian laporan juga terdapat kewenangan besar telah dimiliki Ombudsman Republik Indonesia yakni subpoena power, rekomendasi bersifat final dan wajib dilaksanakan,impunitas, dan sanksi pidana bagi yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melaksanakan tugas. Suatu kemajuan luar biasa setelah 14 tahun berdiri.

Salah satu yang menarik dari rentang usia 14 tahun Ombudsman adalah sampai sekarang keberadaan Ombudsman masih belum dikenal masyarakat. Padahal sempat ada harapan bahwa Ombudsman dapat menjadi lokomotif membangun kepercayaan kembali masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah yang memiliki komitmen perbaikan pelayanan publik dan perbaikan administrasi. Bila kita mengambil contoh, negara tetangga, Singapura memiliki system administrasi yang efektif dan efisien. Sementara system administrasi kita masih jauh dari efektif, belum lagi banyak tersedia kelowongan yang dimanfaatkan oknum mengutip pungutan liar. Ombudsman dapat mencegah terjadinya korupsi melalui perbaikan administrasi. Administrasi yang tertata baik menciptakan iklim investasi yang baik, ada kepastian hukum. Demikian pula dengan administrasi kependudukan, dari KTP, akta kelahiran, kematian, sampai jaminan kesehatan. Begitu luas Ombudsman Republik Indonesia dapat berperan.

Orang bijak berkata, action speaks louder than words. Satu aksi jauh lebih bermakna daripada ribuan kata-kata. Aksi Ombudsman Republik Indonesia yang bagaimana, yang dapat benar-benar memberi perubahan positif terhadap kusutnya administrasi Indonesia. Setelah Rekomendasi Ombudsman kepada Presiden Abdurrahman Wahid, hampir 14 tahun yang lalu, sudah cukup banyak rekomendasi telah dihasilkan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam website Ombudsman Republik Indonesia http://www.ombudsman.go.id tercantum 26 rekomendasi. 26 rekomendasi yang wajib dilaksanakan itu apakah benar-benar telah dilaksanakan? Bagaimana Ombudsman melakukan pemantauan? Siapa yang mengawasi lembaga pengawas?

Ombudsman menerima ribuan laporan/pengaduan setiap tahunnya. Sederhananya, sudah ada ribuan orang yang mengetahui keberadaan Ombudsman. Dari ribuan laporan yang masuk, tentunya ada ribuan juga yang telah diselesaikan masalahnya melalui Ombudsman. Ribuan anggota masyarakat telah terbantu. Akan tetapi, masih banyak yang bisa dilakukan. Masih banyak yang perlu diperbaiki. Maka dihari yang berbahagia ini, meskipun sudah terlambat, diucapkan Dirgahayu Ombudsman Republik Indonesia. 14 tahun berkarya, masih panjang jalan untuk perbaikan pelayanan publik, memberantas maladministrasi ***

Fatma Puspita Sari
Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s