Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia: Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia

Sekretariat Jenderal Ombudsman sebagai perangkat pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah pimpinan Ombudsman berfungsi memberikan dukungan administratif kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sementara, dalam praktik sehari-hari banyak orang yang masih awam hingga tidak dapat membedakan antara pemerintahan, yang dijalankan oleh pejabat dengan administrasi (negara). Bahkan, bisa lebih parah, orang yang sangat awam memahami administrasi hanya sebagai kegiatan pembukuan, penataan keuangan, dan pencatatan. Padahal, administrasi yang dijalankan pemerintah sangat berbeda.

 

Administrasi dalam tulisan ini saya bahas dari sisi ilmu hukum mempunyai tiga arti: pertama sebagai aparatur untuk menyelenggarakan undang-undang dan kebijakan-kebijakan pemerintah, kedua sebagai fungsi yang dinamis berupa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang atau regulasi pemerintah secara konkret, dan yang ketiga adalah administrasi sebagai suatu proses tata kerja penyelenggaraan, atau dengan kata lain suatu proses teknis pekerjaan dan perkantoran.

 

Sekretariat Jenderal menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administrative yang bersifat individual, kasual, factual, teknis penyelenggaraan, dan tindakan-tindakan administrative, yang bersifat organisasional, manajerial, informasional, dan operasional. Oleh karena itu, dukungan administrasi yang dijalankan Sekretariat Jenderal berada dalam ranah organisasi, manajemen, informasi, dan operasional (kerja, tata kerja, system kerja, teknologi terapan, perkantoran, sumber daya manusia), terlebih dalam menghadapi perkembangan kompleksitas manajemen organisasi pemerintah era reformasi birokrasi.

 

Ada Apa dengan Reformasi Birokrasi?

 

Reformasi Birokrasi begitu mudah diucapkan, meskipun kenyataannya sukar untuk dipahami, apalagi diimplementasikan. Reformasi Birokrasi menghadapi tantangan budaya organisasi yang sudah tidak sesuai hingga masyarakat yang telanjur skeptis. Tujuan Reformasi Birokrasi bukan semata-mata bermuara pada remunerasi dan perbaikan kesejahteraan pegawai. Setidaknya tercatat empat tujuan dalam Reformasi Birokrasi, yakni: meningkatkan pelayanan publik yang baik dan benar; meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan dan keputusan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Untuk mencapai tujuan Reformasi Birokrasi khususnya di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, berbagai upaya dilakukan agar pencapaian tujuan berada pada jalur yang benar.

 

Beberapa tahun belakangan, banyak ditemui peraturan perundangan yang tumpang tindih, peraturan perundangan yang saling bertentangan, akibat dari penyusunan peraturan yang sewenang-wenang. Belajar dari kondisi tersebut, dalam kaitannya pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi, keberadaan Sekretariat Jenderal memiliki nafas yang sama dengan semangat Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam empat tujuan Reformasi Birokrasi. Khususnya pencegahan penyalahgunaan wewenang.

 

Kewenangan yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan cenderung korup dan rawan dengan perilaku sewenang-wenang. Untuk mencegahnya, Sekretariat Jenderal harus lebih banyak berperan.  Apalagi Ombudsman sebagai pengusung perbaikan pelayanan publik, sewajarnya berada didepan sebagai contoh lembaga yang tertib administrasi dan terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

 

Ada pepatah lama mengatakan: “it has and always been the man behind the gun” Faktor manusia merupakan faktor krusial dalam Reformasi Birokrasi. Sebaik apapun suatu peraturan, tidak akan dapat dijalankan dengan baik, bila faktor manusianya tidak memiliki kemampuan. Padahal pejabat publik berkewajiban mengintegrasikan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan.

 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Ombudsman

 

Reformasi Birokrasi merupakan program pemerintah yang bermuara pada perbaikan pelayanan publik melalui perubahan pada aparatur. Kadang ada pertanyaan mengapa hanya Sekretariat Jenderal yang melakukan Reformasi Birokrasi? Jawabannya sederhana: Ombudsman memang terbagi dua, ada Sekretariat Jenderal dan core business, yang menjalankan fungsi substansi Ombudsman. Sekretariat Jenderal sebagai perangkat pemerintah berkewajiban untuk menjalankan program pemerintah, dalam hal ini program Reformasi Birokrasi, sementara Ombudsman menjalankan amanat Undang-Undang No.37 tahun 2008 ditambah beberapa pasal dalam UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sembilan orang Ombudsman dibantu asisten-asisten. Ombudsman Republik Indonesia bersama Sekretariat Jenderal merupakan entitas dengan budaya organisasi yang berbeda tetapi saling mendukung.

 

Tulisan ini akan mengupas Reformasi Birokrasi yang sedang dijalankan oleh Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

 

Reformasi Birokrasi selalu dimulai dengan reformasi individu. Secara alamiah diperlukan dukungan untuk mendongkrak perubahan, mendorong individu untuk melakukan reformasi diri pribadi, perubahan cara kerja hingga pola pikir (mind set).

 

Perubahan mind set merupakan suatu proses yang panjang, dimana upaya harus dijalankan konsisten dan terus menerus. Individu punya kemampuan berpikir, individu harus memiliki alasan kuat untuk berubah. Bila hanya diperintahkan untuk berubah, seseorang tidak akan melakukannya, ia hanya sekedar ikut-ikutan atau bahkan menolak perubahan. Apalagi untuk individu yang telah berada dalam zona nyaman. Padahal, setiap emosi, alasan bahkan ancaman merupakan umpan balik yang dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan upaya-upaya dalam perubahan. Banyak orang yang mengatakan mendukung Reformasi Birokrasi, tetapi gerakannya bukan gerakan orang yang memahami bagaimana seharusnya manajemen perubahan diterapkan. Lidah memang tak bertulang.

 

Orang sering mengatakan “perubahan dimulai dari atas”.

Presiden telah menjadikan Reformasi Birokrasi sebagai prioritas utama. Presiden telah menugaskan Wakil Presiden untuk memimpin pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Perubahan dimulai dari atas dan mengalir ke bawah. Dibawah Presiden dan Wakil Presiden, ada menteri dan kemudian ada pejabat eselon satu. Prinsip yang sama berlaku juga pada Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia. Meskipun tidak ada menteri. Sekretaris Jenderal secara alamiah memimpin arah Reformasi Birokrasi.

 

Perubahan dimulai di atas, tapi tidak berakhir di bawah. Perubahan harus menyeluruh. Bila perubahan di atas adalah perubahan kebijakan. Perubahan di bawah adalah perubahan yang menjadi manfaat bagi masyarakat. Langkah-langkah perubahan kebijakan sudah dimulai dengan telah dihasilkannya Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal dari Tata Naskah Dinas, Hubungan Masyarakat, Protokol, Peraturan Perjalanan Dinas, Pengawasan, dan masih banyak lagi. Sekretariat Jenderal telah siap untuk berubah.Bila tantangan reformasi adalah kurangnya jumlah pegawai, sudah dijawab dengan dibukanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada medio 2013.

Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik karena didukung oleh birokrat yang profesional. Pimpinan organisasi tidak akan dapat menjalankan mandatnya tanpa dukungan aparatur yang tertata baik. Untuk mendapatkan birokrat yang profesional, Sekretariat Jenderal melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, dan short course non degree program bekerja sama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparaur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, dan Lembaga Administrasi Negara.

 

Prinsip kemitraan dengan semua stakeholder, kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan dan diukur dengan kriteria dan standar yang diakui secara internasional. Pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan sesuai dengan aturan.

 

Pada saatnya, pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadikan birokrasi yang antisipatif, efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan organisasi. Prinsip Reformasi Birokrasi yang menjadikan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia memiliki most improved bureaucracy, birokrasi dengan manajemen publik kelas dunia.***.

 Sumber:

Peraturan Presiden No.20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Republik Indonesia

Manajemen Publik Kelas Dunia: Menuju Reformasi Birokrasi Indonesia Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s