Peran Ombudsman dalam Alternative Dispute Resolution

Berbagai negara telah memiliki ketetapan terkait aturan pelaksanaan alternative dispute resolution.  Aturan-aturan tersebut dibuat agar ada kesamaan, ada standar atau landasan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa diharapkan dapat mempermudah juga meringankan biaya peradilan. Penyelesaian diluar pengadilan, bisa melalui (1) mediasi, (2) arbitrasi, (3) konsiliasi dan (4)adjudikasi. Sebenarnya setidaknya ada 15 alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tapi kita tidak membahas semuanya, melainkan hanya sebagian dimana Ombudsman bisa memberikan peran dan manfaat bagi masyarakat.

Jangan lupa, pelayanan Ombudsman Republik Indonesia itu gratis🙂 jadi silakan manfaatkan pajak yang sudah anda bayar🙂

Pasal 8 (1) butir e UU No.37/2008 tentang Ombudsman menyatakan kewenangan Ombudsman adalah menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak.

Keberadaan pasal 8 tersebut menunjukkan salah satu peran Ombudsman sebagai alternatif penyelesaian sengketa, yang  sesuai ranah Ombudsman yakni sengketa maladministrasi pelayanan publik.

Secara etimologis mediasi adalah:  proses di mana orang ketiga netral yang disebut mediator bertindak untuk mendorong dan membantu dalam penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih. Tujuannya untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama antara atau di antara mereka sendiri di seluruh atau salah satu masalah dalam sengketa. Ombudsman yang memiliki prinsip netralitas berperan sebagai mediator.

Apabila disesuaikan dengan UU Ombudsman, peran Ombudsman dalam alternatif penyelesaian sengketa yang dilaporkan ke Ombudsman terbatas hanya pada mediasi dan konsiliasi. Ombudsman tidak melakukan arbitrasi dan adjudikasi.

Kami belum memiliki hasil penelitian berapa banyak penyelesaiaan sengketa pelayanan publik yang dilaporkan ke Ombudsman, bisa diselesaikan dengan cara mediasi dan konsiliasi. Tapi seharusnya, angka-angka bergerak positif, mengingat kian banyak kasus sengketa pelayanan publik mengemuka di media massa, social media, dimana saja. Termasuk Ombudsman Republik Indonesia yang kini lebih agresif tampil di publik mengajak masyarakat untuk berani melaporkan masalah-masalah pelayanan publik.

Ombudsman memiliki sifat netral, impartial dan tidak memungut imbalan. Tidak ada yang lebih mudah, begitu terjangkau seperti Ombudsman Republik Indonesia, dengan perwakilan-perwakilan yang terus berdiri menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Secara pribadi tidak ada menurut saya lebih baik dari Ombudsman untuk membantu masyarakat.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s