Memperbincangkan Kewenangan :)

Power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Lord Acton

Semua kekuasaan ada batasan, semua kewenangan ada aturannya, hal-hal sederhana untuk mencegah berpusatnya kekuasaan dan kewenangan. Batasan dan aturan menciptakan mekanisme kontrol dan checks and balances secara alamiah. Bagaimanapun juga, sebagai negara hukum seyogianya memang taat aturan, tertib administratif dan substantif. Seorang pemimpin yang baik umumnya memahami batasan-batasan kewenangannya. Pribadi yang demikian terhindar dari perilaku menyalahgunakan kewenangan (abuse of power).

Seorang pemimpin memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan. Pemimpin yang abuse atas kewenangannya cenderung tidak mengindahkan aturan, hingga sering terjadi keputusan pemimpin ‘mengalahkan’ aturan yang berlaku. Hal ini patut dicermati, diawasi dan dikontrol agar tidak telanjur merusak organisasi.

Peraturan dan kebijakan ditata secara hierarkis. Sederhananya peraturan perundangan hingga petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dirancang sinergis dengan mengindahkan peraturan yang ada diatasnya. Istilah yang lazim dipakai adalah harmonis. Karena itu dalam perancangan semua peraturan wajib diharmonisasikan. Selain harmonis juga harus taat asas dan tertib administrasi. Bukan yang pertama suatu kebijakan digugat, pemerintahpun kerap kali kalah🙂 yang jadi pertanyaan adalah mengapa bisa jadi berkali-kali ? tidak tertib administrasi tampaknya hampir menjadi perilaku. Padahal meremehkan hal-hal sederhana seperti ini membuka peluang lebih besar bagi para kritisi atau pihak-pihak tertentu untuk menggugat kebijakan.

Menggugat Kebijakan

Hari ini pemberian grasi kepada Corby digugat di PTUN. Salah satu dari banyak kasus terkait kebijakan yang akhirnya digugat. Sementara kasus-kasus tindakan melampaui wewenang mulai terindikasi bertambah secara signifikan diberbagai instansi, baik kementerian, lembaga hingga lembaga-lembaga non struktural. Secara kasat mata terlihat bahwa masih banyak pemimpin-pemimpin baru yang belum memahami batasan-batasan kewenangannya.

Contohnya :

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia :

(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Ombudsman berwenang:

a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman;

b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;

c. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor;

d. melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;

e. menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;

f. membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;

g. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.

2. Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ombudsman berwenang:

a. menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;

b. menyampaikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

Apabila disandingkan dengan draf Peraturan Ombudsman Republik Indonesia tentang Tata Kerja di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia Bab II Wewenang Tugas Ketua dan Wakil Ketua Bagian Pertama Wewenang dan Tugas Ketua

Pasal 2

a. menandatangani surat-surat dinas keluar atas nama Ombudsman RI;

b. menandatangani perjanjian kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, swasta dalam dan luar negeri;

c. mendelegasikan tugas-tugas dan atau kewenangan-kewenangan tertentu kepada wakil ketua atau anggota Ombudsman yang sifatnya dapat didelegasikan.

Pada pasal-pasal yang mencakup kewenangan jelas terlihat kewenangan Ombudsman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman tidak tercermin sama sekali dalam produk turunannya (Peraturan Ombudsman). Seyogianya Peraturan Ombudsman dapat menegaskan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 kedalam Peraturan yang lebih terspesifikasi, kenyataannya tidak demikian. Sementara ini baru satu pasal, satu undang-undang, satu lembaga non struktural. Bayangkan maladministrasi, misconduct dan perilaku melampaui yang dapat terjadi pada berbagai lembaga lainnya.

Ironisnya, lembaga Ombudsman adalah lembaga negara pengawas maladministrasi pelayanan publik, dimana melampaui kewenangan merupakan salah satu tindakan maladministrasi.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman mengamanatkan fungsi, tugas dan wewenang, yang sayangnya pada draf peraturan Ombudsman tentang Tata Kerja, kewenangan itu sama sekali tidak terlihat. Hal ini merupakan contoh kasus yang sangat menarik. bahwa perancangan peraturan termasuk peraturan internal harus dikaji dengan seksama, apalagi pada lembaga-lembaga yang menggunakan APBN.

Faktanya, kita sering mengabaikan hal-hal seperti ini, padahal sepatutnya dicegah dan diperbaiki. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan-masukan untuk perbaikan suatu draf peraturan sebelum telanjur disahkan. ***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s